KPK Usulkan Perampasan Harta yang Tidak Dilaporkan, Sahroni Ingatkan soal HAM
Berita ini membahas perbedaan pandangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengenai usulan perampasan harta pejabat negara yang tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Persoalan ini muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang bertujuan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. detiknews+1
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengusulkan agar negara memiliki kewenangan mengambil aset pejabat yang tidak dilaporkan secara benar. Menurut gagasan tersebut, apabila kekayaan seorang pejabat ternyata lebih besar daripada jumlah yang dicantumkan dalam laporan resminya, bagian kekayaan yang tidak dilaporkan dapat menjadi sasaran perampasan. Usulan serupa juga ditujukan kepada pejabat yang sama sekali tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN.
Gagasan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pejabat publik melaporkan seluruh kekayaannya secara jujur. LHKPN merupakan instrumen pengawasan yang membantu masyarakat dan lembaga berwenang mengetahui kondisi kekayaan penyelenggara negara. Melalui laporan tersebut, perubahan kepemilikan aset dapat diperiksa dan ketidakwajaran bisa menjadi petunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Namun, Ahmad Sahroni mengingatkan bahwa pengambilan harta seseorang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia apabila tidak memiliki alasan yang sah, dasar hukum yang tegas, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai bahwa upaya memberantas korupsi tetap harus memperhatikan hak warga negara agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.
Sahroni tidak menolak pentingnya keterbukaan kekayaan pejabat. Ia justru menilai aturan pelaporan LHKPN perlu diperbaiki supaya kewajiban, batas waktu, dan konsekuensi bagi pelanggar menjadi lebih jelas. Pejabat yang terlambat melapor, tidak memperbarui data, atau memberikan informasi yang tidak lengkap perlu mendapatkan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Sahroni, pemerintah dan KPK sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh pejabat menjalankan kewajiban pelaporan secara tertib. Apabila ditemukan kekayaan yang tidak sesuai dengan laporan, penyebab perbedaan tersebut perlu diperiksa. Perbedaan data tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang melakukan korupsi, sebab diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui asal-usul aset dan memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum.
Ia juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah. Artinya, seseorang tidak boleh langsung dianggap bersalah sebelum dugaan pelanggaran dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Mekanisme keberatan dan pemeriksaan di pengadilan juga perlu diperhatikan dalam penyusunan aturan perampasan aset. detiknews+1
Kesimpulannya, berita ini menyoroti upaya mencari keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hak individu. Usulan KPK bertujuan mendorong kejujuran pejabat dalam melaporkan kekayaan, sedangkan Sahroni menegaskan bahwa perampasan harus didasarkan pada bukti dan prosedur hukum yang jelas. Aturan yang tegas, pengawasan yang konsisten, serta proses hukum yang adil diperlukan agar pemberantasan korupsi berjalan efektif tanpa membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.
join di link website kami:https://radiobutia.org/bpk-dorong-penguatan-auditor-forensik-untuk-menangani-kecurangan-di-era-digital/
