Komnas HAM Mendorong Penerapan Prinsip Hak atas Pangan dalam Program Pemerintah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah agar lebih memperhatikan pemenuhan hak masyarakat terhadap pangan dalam menjalankan berbagai program ketahanan pangan dan pemenuhan gizi. Menurut Komnas HAM, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut hak setiap orang untuk memperoleh makanan yang layak, sehat, aman, dan bergizi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah mengenai pangan perlu disusun dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia.
Dorongan tersebut disampaikan Komnas HAM kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kedua lembaga tersebut diharapkan dapat memasukkan prinsip hak atas pangan ke dalam pelaksanaan kebijakan sekaligus sistem pengawasan program yang mereka jalankan. Pembahasan ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan dialog mengenai Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Pangan pada 29 September 2026.
Komisioner Komnas HAM bidang Penelitian dan Pengkajian, Uli Parulian Sihombing, menjelaskan bahwa pedoman tersebut dapat menjadi landasan bagi kementerian, lembaga pemerintah, serta pihak terkait dalam membuat keputusan mengenai pangan. Dengan adanya standar yang jelas, pemerintah diharapkan mempunyai acuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Hak atas pangan memiliki pengertian yang lebih luas daripada sekadar mendapatkan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh makanan dalam jumlah yang mencukupi dan kualitas yang baik. Makanan tersebut juga harus aman dikonsumsi, mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh, serta sesuai dengan kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Pemenuhan kebutuhan tersebut penting agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang sehat dan bermartabat.
Komnas HAM juga menekankan beberapa prinsip penting dalam pemenuhan hak atas pangan. Prinsip tersebut mencakup kecukupan makanan, ketersediaan bahan pangan, kemampuan masyarakat untuk menjangkaunya, keberlanjutan sumber pangan, serta perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang seseorang. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat, akses bagi kelompok rentan, dan upaya khusus bagi pihak yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Dalam pertemuan tersebut, Badan Gizi Nasional menyatakan kesediaannya untuk menggunakan prinsip hak atas pangan sebagai salah satu dasar penilaian dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini juga disertai dengan upaya meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya hak atas pangan di lingkungan lembaga tersebut. Sementara itu, Badan Pangan Nasional akan menerapkan prinsip serupa untuk mengawasi kualitas bahan makanan yang belum diolah, keberagaman konsumsi pangan, serta keamanan makanan.
Selain memperkuat pengawasan, ketiga lembaga tersebut juga menyepakati pentingnya mengembangkan sistem pengelolaan data secara terpadu. Data yang lebih terhubung diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi keamanan pangan dan menangani permasalahan yang muncul berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Secara keseluruhan, berita ini menjelaskan bahwa Komnas HAM ingin memastikan program pangan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembagian makanan atau peningkatan gizi, tetapi juga menjamin keadilan dan hak seluruh masyarakat. Keberhasilan program pangan seharusnya diukur dari kemampuannya memenuhi kebutuhan masyarakat secara aman, merata, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip hak asasi manusia, pemerintah diharapkan mampu membangun sistem pangan yang lebih bertanggung jawab serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh makanan layak.
join di link website kami : https://radiobutia.org/inflasi-beras-di-indonesia-mencapai-tingkat-terendah-dalam-empat-tahun/
