November 20, 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan baru mengenai pengelolaan karbon biru di sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan karbon tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan atau investor, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat pesisir, nelayan, serta pihak lain yang ikut berperan dalam menjaga lingkungan laut.

Karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut dan wilayah pesisir, terutama hutan mangrove, padang lamun, serta ekosistem pesisir lainnya. Keberadaan ekosistem tersebut sangat penting karena mampu membantu mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer yang menjadi salah satu penyebab perubahan iklim. Oleh sebab itu, perlindungan dan pemulihan lingkungan pesisir memiliki nilai penting, bukan hanya bagi kelestarian alam, tetapi juga bagi perekonomian.

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026, pemerintah memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk menjalankan kegiatan ekonomi karbon di bidang kelautan dan perikanan. Aturan ini mengatur bagaimana suatu proyek karbon biru dilaksanakan, termasuk mekanisme kerja sama, keterlibatan berbagai pihak, serta pembagian pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, setiap pihak diharapkan mengetahui hak dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi ketidakjelasan dalam pelaksanaan proyek.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat pesisir untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan karbon biru. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang membantu menjalankan kegiatan penanaman atau pemeliharaan mangrove, tetapi juga berhak mendapatkan bagian dari hasil ekonomi yang dihasilkan. Besarnya pembagian keuntungan akan mempertimbangkan kontribusi setiap pihak, seperti pemilik lahan, tenaga kerja, masyarakat sekitar, serta pihak yang terkena dampak kegiatan proyek.

Selain memberikan perlindungan kepada masyarakat, peraturan ini juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor. Mereka memperoleh pedoman yang lebih jelas dalam menjalankan proyek, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai aturan dan mekanisme pembagian hasil. Kepastian tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak kerja sama dan pendanaan untuk mengembangkan program pelestarian lingkungan pesisir di Indonesia.

Salah satu pihak yang menjalankan proyek karbon biru adalah Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (Yakopi). Organisasi tersebut mengelola kawasan sekitar 13.500 hektare yang tersebar dari Sumatera hingga Sulawesi. Dalam pelaksanaannya, Yakopi bekerja sama dengan sejumlah mitra dari berbagai negara. Pendanaan dibutuhkan dalam jangka panjang, mulai dari penanaman, perawatan kawasan, hingga pemberian manfaat ekonomi kepada masyarakat. Bahkan, kerja sama dengan investor dapat berlangsung selama 30 sampai 40 tahun.

Pengembangan karbon biru juga memiliki hubungan erat dengan upaya Indonesia menghadapi perubahan iklim. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional melalui komitmen iklim Indonesia atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Secara keseluruhan, berita ini menjelaskan bahwa pemerintah ingin menjadikan perdagangan karbon biru sebagai kegiatan yang memberikan keuntungan secara adil sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat dan kondisi alam yang semakin terjaga. Dengan demikian, pengelolaan karbon biru diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

join di link website kami :https://radiobutia.org/

1 thought on “KKP Mengatur Karbon Biru agar Manfaat Ekonominya Dirasakan Semua Pihak”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *