November 20, 2026

Perlindungan Santri di Pesantren Harus Dilaksanakan Secara Nyata, Bukan Sekadar Aturan

1

Berita yang diterbitkan ANTARA News pada 20 November 2026 membahas pentingnya perlindungan terhadap santri di lingkungan pesantren. Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, mengingatkan bahwa upaya menciptakan keamanan bagi para santri tidak cukup hanya dengan membuat atau menerbitkan aturan tertulis. Menurutnya, kebijakan yang sudah disusun oleh Kementerian Agama harus benar-benar diterapkan dan diawasi agar memberikan manfaat secara langsung bagi para santri.

Penerbitan petunjuk teknis mengenai sistem perlindungan santri merupakan langkah positif dalam memperbaiki pengelolaan pesantren. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan setiap lembaga pendidikan Islam dapat membangun suasana belajar yang aman, nyaman, serta terbebas dari berbagai tindakan yang merugikan peserta didiknya. Namun, keberadaan aturan saja belum menjamin bahwa seluruh santri mendapatkan perlakuan yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan nyata dan pengawasan secara berkelanjutan.

Mahdalena menekankan bahwa Kementerian Agama harus memperhatikan pelaksanaan kebijakan tersebut sampai ke tingkat daerah, termasuk kantor wilayah dan kantor kabupaten maupun kota. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah setiap pesantren telah menjalankan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini juga bertujuan agar tindakan seperti kekerasan fisik, perundungan, dan pelecehan seksual dapat dicegah sedini mungkin. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga lingkungan pendidikan yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan santri.

Dalam berita tersebut, terdapat lima unsur yang menjadi bagian dari sistem perlindungan santri, yaitu SafeNorma, SafeKader, SafeLapor, SafeMitra, dan SafeIndeks. Kelima unsur ini perlu dijalankan secara menyeluruh agar perlindungan dapat berlangsung dengan baik. Penerapannya membutuhkan persiapan yang matang, seperti memberikan pembekalan kepada pengasuh pesantren, menyediakan bantuan dalam menjalankan sistem, serta membangun fasilitas pengaduan yang dapat digunakan santri tanpa merasa takut. Keberadaan tempat pelaporan yang aman sangat penting agar korban maupun pihak yang mengetahui adanya tindakan kekerasan dapat menyampaikan kejadian tersebut.

Selain persoalan pengawasan dan pelaksanaan aturan, ketersediaan dana juga menjadi perhatian. Tidak semua pesantren memiliki fasilitas, tenaga pendamping, dan kemampuan pengelolaan yang sama. Beberapa lembaga pendidikan di daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan anggaran secara tepat sesuai kebutuhan masing-masing pesantren. Jangan sampai kebijakan perlindungan justru menambah kesulitan pengelola karena harus memenuhi berbagai kewajiban administrasi tanpa memperoleh dukungan yang memadai.

Pada dasarnya, sistem perlindungan santri seharusnya menjadi bagian dari kehidupan dan pengelolaan pesantren sehari-hari, bukan hanya diaktifkan ketika muncul suatu permasalahan. Seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pengasuh, tenaga pendidik, hingga masyarakat, perlu memiliki kepedulian yang sama terhadap keselamatan santri.

Inti dari berita ini adalah bahwa setiap santri berhak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan manusiawi. Keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya dinilai dari banyaknya aturan yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu mencegah kekerasan dan memberikan perlindungan nyata. Pesantren diharapkan menjadi tempat yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, karakter, dan masa depan generasi muda tanpa membuat mereka mengalami ketakutan atau perlakuan buruk.

KLIK DI SINI UNTUK MENGUNJUNGI: https://radiobutia.org/

join di link website kami :https://radiobutia.org/prabowo-mendorong-penguatan-kerja-sama-asean-dan-korea-selatan-di-bidang-energi-dan-maritim/

1 thought on “Perlindungan Santri di Pesantren Harus Dilaksanakan Secara Nyata, Bukan Sekadar Aturan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *