Dewan Pers Kawal Skema Hibrida Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta

Dewan Pers berupaya memastikan agar karya jurnalistik mendapatkan perlindungan serta penghargaan secara ekonomi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Upaya tersebut dilakukan karena perkembangan teknologi digital membuat hasil kerja perusahaan media semakin mudah digunakan oleh berbagai pihak, termasuk platform digital, mesin pencari, pengumpul berita, dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mampu menjamin bahwa pemanfaatan karya jurnalistik juga memberikan keuntungan yang layak bagi pihak yang memproduksinya.

Salah satu gagasan yang diperjuangkan Dewan Pers adalah penerapan sistem hibrida dalam pemberian hak ekonomi kepada perusahaan media. Sistem ini menggabungkan dua cara pembayaran, yaitu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan perjanjian kerja sama antarbisnis atau Business to Business (B2B). Melalui mekanisme tersebut, pihak yang menggunakan produk jurnalistik untuk mendapatkan keuntungan komersial perlu memberikan imbalan kepada pemilik atau penerbit karya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menjelaskan bahwa pihaknya terus menyampaikan gagasan tersebut kepada pemerintah, khususnya Kementerian Hukum. Dalam proses penyusunan RUU Hak Cipta, kementerian juga telah meminta masukan dari Dewan Pers dan sejumlah pihak yang berkaitan dengan industri media. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hasil kerja jurnalistik mulai menjadi perhatian dalam pembentukan peraturan baru.

Dewan Pers memiliki beberapa alasan mengapa kedua mekanisme pembayaran tersebut perlu diterapkan secara bersamaan. Pertama, karya jurnalistik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan musik. Berita umumnya memiliki nilai yang sangat berkaitan dengan waktu dan perkembangan suatu peristiwa. Ketika informasi sudah tidak lagi aktual, nilai komersialnya dapat menurun. Kondisi tersebut membuat penghitungan pembayaran karya jurnalistik tidak bisa disamakan dengan industri musik.

Kedua, besaran nilai ekonomi antara berita dan musik juga tidak selalu setara. Ketiga, perusahaan media sebenarnya telah lama menjalin hubungan bisnis secara langsung dengan berbagai platform digital. Apabila seluruh pembayaran diwajibkan melalui satu lembaga, dikhawatirkan akan muncul proses tambahan yang justru memperumit hubungan kerja sama yang sudah berjalan.

Selain itu, Dewan Pers mempertimbangkan kemungkinan terjadinya masalah dalam pengelolaan LMK, terutama apabila proses pengumpulan dan pembagian pendapatan tidak dilakukan secara terbuka. Keadaan tersebut berpotensi merugikan perusahaan media karena hak atas penghasilan dari karya yang mereka hasilkan tidak tersalurkan dengan semestinya. Oleh sebab itu, kerja sama langsung tetap perlu diberikan ruang sebagai alternatif.

Sementara itu, pihak LKBN ANTARA melalui Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis, Virgandhi Prayudantoro, menyambut baik langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan ekonomi bagi perusahaan pers. ANTARA berharap aturan yang dibuat nantinya mampu memberikan kejelasan hukum sekaligus menciptakan pembagian keuntungan yang seimbang antara media dan platform digital. Kerja sama komersial yang sudah berlangsung juga diharapkan tetap dapat dipertahankan.

Secara keseluruhan, berita ini membahas pentingnya memperbarui perlindungan hak cipta jurnalistik agar sesuai dengan perkembangan dunia digital. Dewan Pers ingin memastikan bahwa perusahaan media tidak hanya menjadi penyedia informasi, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi ketika hasil produksinya digunakan untuk kepentingan bisnis. Dengan adanya aturan yang tepat, hubungan antara perusahaan pers dan platform teknologi diharapkan semakin adil, transparan, serta saling menguntungkan.

join di link website kami :https://radiobutia.org/pembelian-bersih-sbn-oleh-investor-asing-mencapai-rp2879-triliun-pada-kuartal-iii-2026/